“Teaching factory, nantinya akan menghasilkan produk atau jasa yang sesuai standar industri. Kemudian itu bisa dijual dan menjadi bagian dari pemasukan sekolah juga. Setidaknya, anak-anak belajar memproduksi sesuai standar dan mengelola sebuah unit produksi,” disampaikan Mendikbud dalam pembukaan bimbingan teknis Bantuan Teaching Factory yang diselenggarakan Direktorat Pembinaan SMK, di Kudus, Jawa Tengah, Kamis (28/6/2018).

Program Revitalisasi SMK yang dimulai tahun 2017 menyasar 219 sekolah di seluruh Indonesia. Sebanyak 114 SMK telah mendapatkan bantuan pengembangan teaching factory di tahun 2017, sedangkan sisanya sebanyak 105 SMK direalisasikan pada tahun 2018. “Tahun 2018 Kemendikbud akan menambah lagi sebanyak 350 sekolah untuk direvitalisasi, sehingga totalnya nanti ada sekitar 569 sekolah,” jelas Direktur Pembinaan SMK, M. Bakrun.

Program bantuan teaching factory tidak terbatas untuk SMK negeri saja, melainkan juga untuk SMK swasta. Syarat terpenting adalah SMK calon penerima bantuan tersebut sudah memiliki potensi teaching factory. “Misalnya, SMK itu sudah punya laboratorium atau bengkel, tapi masih belum layak, maka bantuan bisa digunakan untuk memperbaiki agar sesuai standar industri,” jelas Direktur Pembinaan SMK.

Kemendikbud Dorong SMK Negeri Menjadi BLUD
Dalam sambutannya di depan para kepala sekolah penerima bantuan program Revitalisasi SMK, Mendikbud mendorong agar SMK negeri dengan teaching factory dapat menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dan SMK yang berstatus BLUD tersebut harus menjalin kemitraan erat dengan industri atau jasa. “Kurikulumnya bisa ditentukan dengan perusahaan yang diajak sebagai mitra, hingga sebesar 60 persen,” ujarnya.

Selama ini, menurut Mendikbud, cukup banyak SMK dengan teaching factory yang cukup maju beroperasi layaknya industri. Agar pemasukan yang didapatkan dari penjualan hasil produksi teaching factory tidak dikategorikan sebagai penyimpangan pengelolaan keuangan maka perlu mendorong SMK dengan teaching factory menjadi BULD.

“Mudah-mudahan tahun ini peraturan menteri tentang pembentukan BLUD bagi SMK negeri sudah selesai dibuat,” kata Muhadjir.

Dengan dikelolanya SMK oleh pemerintah provinsi, Mendikbud berharap peraturan menteri yang segera diterbitkan terkait pembentukan BLUD dapat ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur. Diyakini Mendikbud, proses pembelajaran teaching factory dapat mendorong produktivitas baik siswa, guru, maupun sekolah secara keseluruhan karena saling berlomba menghadirkan produk/layanan unggulan masing-masing.

Penguatan Karakter Melalui Teaching Factory
Teaching Factory merupakan program yang menjembatani antara sekolah dengan dunia industri atau usaha yang memiliki kesamaan bidang keterampilan. Sehingga program tersebut bakal mendidik siswa SMK agar mampu memproduksi barang ataupun jasa layaknya perusahaan.

Direktur Pembinaan SMK mengungkapkan bahwa teaching factory berperan sangat penting bagi pendidikan karakter siswa SMK. Pembelajaran di teaching factory dimaksudkan untuk melatih siswa tidak hanya terampil dan kompeten, tetapi juga memiliki sikap mental dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pembelajaran melalui teaching factory, diyakini mampu menumbuhkembangkan etos kerja serta karakter disiplin, tanggung jawab, jujur, kerja sama, dan kepemimpinan dari peserta didik; yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri.

Pembelajaran kejuruan melalui teaching factory juga dianggap mampu meningkatkan kualitas hasil pembelajaran, dari sekadar membekali kompetensi (competency based training) menuju ke pembelajaran yang membekali kemampuan memproduksi barang/jasa (production based training).

“Banyak industri yang hanya ingin mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya, tapi tidak mau investasi. Jadi, program teaching factory ini bisa menjadi jembatan untuk link and match antara sekolah dengan dunia industri,” jelas M.Bakrun.

kemdikbud.go.id

“Program Sekolah Pencetak Wirausaha ini untuk mengintegrasikan konsep BMW yaitu bekerja, melanjutkan studi, wirausaha,” ujar Kepala Subdirektorat Kurikulum Direktorat Pembinaan SMK, Mochamad Widiyanto, di kegiatan Bimbingan Teknis Bantuan Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan, Bandung (5/6/2018).

Saat ini, pendidikan kewirausahaan di SMK diimplementasikan dalam berbagai bentuk pembelajaran berbasis produksi dan bisnis, seperti Teaching Factory, atau Techno Park. “Kegiatan ini merupakan praktik nyata dari mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan (PKK) dan Simulasi dan Komunikasi Digital,” tutur Widi.

Direktur SEAMEO (The Southeast Asian Ministers of Education Organization) Secretariat, Gatot Hari Priowirjanto, menyampaikan bahwa SPW merupakan bagian dari upaya pemerintah mencapai target Revitalisasi SMK sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016.

“Kita ingin mencetak siswa dengan ‘kartu biru’, anak-anak yang bisa membuka lapangan kerja, baik untuk diri sendiri atau orang lain,” kata Gatot.

Tahun 2018 ini, Direktorat Pembinaan SMK menargetkan 150 SMK mengikuti program SMK Pencetak Wirausaha (SPW). Angkatan I program SPW ini diikuti sebanyak 114 sekolah. “Kita berikan bantuan berupa bimbingan teknis dan pembiayaan agar mereka melahirkan wirausaha muda. Targetnya 5 persen dari total lulusan dapat menciptakan lapangan kerja atau menjadi wirausaha,” jelas Widi.

Program SPW merupakan model pembelajaran yang mendorong siswa untuk memiliki keterampilan melalui praktik usaha. Siswa didorong melakukan praktik wirausaha berbasis daring/online karena dipandang relatif murah dan mudah untuk pemula. Khususnya bagi siswa generazi Z, sejalan dengan upaya menghadapi era industri 4.0. Target yang ditetapkan adalah omzet per semester.

“Indikator keberhasilannya kalau siswa tidak perlu mencari pekerjaan, bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya maupun orang lain. Kita ingin anak-anak ini semuanya memiliki pekerjaan, bekerja atau wirausaha, tidak ada yang menganggur,” jelas Widi.

Pendidikan kewirausahaan ini sejalan dengan penguatan pendidikan karakter (PPK). Salah satu nilai karakter utama yang ingin dicapai melalui program SPW ini adalah kemandirian. “Dia belajar membongkar rasa malu, belajar menjadi konsisten, tentang komitmen, dan belajar untuk dapat dipercaya,” kata Gatot.

Sertifikat Kewirausahaan

Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud dan The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) hari ini (5/6/2018) menyerahkan sertifikat penghargaan kepada kepala sekolah, guru, dan siswa program pendidikan kewirausahaan. Sertifikat elektronik diberikan kepada peserta spw yang telah menghasilkan omzet bisnis Rp5 juta/semester. Direktur SEAMEO Secretariat menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Kepala Sekolah, Guru Pembimbing, serta 26 siswa SMK Teknologi Industri (TI) Pembangunan Cimahi yang menjadi percontohan program kewirausahaan dengan capaian 7,66% siswa (dari total 399 siswa) mencapai omzet yang ditentukan.

“Di awal saya membuat kontrak belajar dengan siswa. Mereka kalau tidak mencapai omzet minimal 500 ribu di akhir semester, nilainya ditunda,” ujar guru pembimbing Program Kewirausahaan SMK TI Pembangunan Cimahi,  Tresi Tiara Intania Fatimah.

Dikatakannya, itu adalah trik agar siswa mau mengubah pola pikir dan mengatasi berbagai halangan yang ada di dalam dirinya untuk berwirausaha. “Bisnis itu kan yang paling penting sikap mental. Kemudian keterampilan menjual dan marketing,” kata guru yang percaya bahwa kewirausahaan adalah kunci mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara lain.

Menurut guru Tresi, program SPW sangat baik untuk menumbuhkan wirausaha muda. Baginya, program ini sangat strategis untuk mengubah pola pikir guru kewirausahaan dan kepala sekolah yang masih meremehkan kewirausahaan. “Saya seneng, sekarang di Permendikbud tentang beban kerja guru ‘kan disebutkan bahwa kepala sekolah punya tugas mengembangkan kewirausahaan,” ungkapnya.

Mendatang ia berharap agar rekan-rekan pengajar kewirausahaan dapat memahami potensi siswanya dan mau terus mengembangkan diri. Pola pikir wirausaha harus dibentuk dengan literasi yang baik dan keberanian melakukan terobosan. Ia menyoroti guru kewirausahaan yang seringkali tidak mengetahui bahwa muridnya sudah berbisnis atau memiliki bisnis. Banyak pula guru kewirausahaan yang senang berada di ‘zona nyaman’, mengajar dengan referensi yang sudah usang dan tidak mendorong ketertarikan peserta didik.

“Vokasi, terutama kewirausahaan itu kan 70% praktik, sisanya teori. Kalau murid itu sudah praktik, jauh lebih gampang untuk memberikan pemahaman teorinya,” jelas guru Tresi.

*kemdikbud.go.id